BN Online, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menyayangkan sikap penjabat wali kota, Rudy Djamaluddin yang dinilai menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata dari kementerian. Diketahui, hingga saat ini Pj Wali Kota belum mendatangi permohonan dana hibah yang diajukan oleh pihak industri pariwisata.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah ke Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp 48 milliar dengan harapan menjaga keberlagsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19
“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah dari 42 miliar 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Mario David.
Mario David meminta, Pj Wali Kota Makassar tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota Makassar, pasalnya industri perhotelan dan restoran mengalami dampak dari Covid-19.
“Kendala teknisnya persoalan administrasi. Kedua, koordinasi karena banyak yang sakit. Ketiga, ada kehati-hatian karena dana hibah,” lanjut Mario.
Oleh karena itu, wali kota didesak segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran ini tidak bisa cair. “Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang covid jadi koordinasinya kurang bagus,” tuturnya.
Kata Mario, sebanyak 1.239 restoran dan 448 hotel yang sedang terpuruk dan beberapa karyawannya di rumahkan akibat pandemi covid-19 harus diberikan bantuan. Olehnya itu legislator Nasdem ini mendesak Pj Wali Kota memperjuangkan anggaran tersebut agar sampai ke industri pariwisata.
“Kami meminta waktu untuk anggaran ini bisa tetap ada dan terus bisa kita perjuangkan untuk bisa sampai. Kita berharap jangan ditarik dan kalau bisa surat itu wali kota tanda tangan dan dikirim ke pusat dan pusat memberikan kelonggaran waktu untuk bisa menyerap anggaran ini.”
“Anggaran ini di 2020 masih ada karena terserap. Oleh karena itu kita berharap wali kota mengirim surat dan menjelaskan secara detail apa persoalan teknisnya, teknis administrasi, kedua koordinasi antara pejabat dan kehati-hatian,” tegasnya Mario.
Lebih lanjut Mario berharap, tiga hal tersebut harus dijelaskan kepada pemerintah pusat supaya uang tidak ditarik. Sebab,uang itu sudah ada di kas namun, hanya ada Rp 42 miliar dari total Rp 48,8 miliar.
“Berharap Rp 48 milliar itu juga secara cair. Kemudian industri pariwisata itu tetap semua harus segera menyiapkan adminitrasinya untuk menerima anggaran ini.Harus ada surat dulu nanti kita terima jawaban dan ini harus dilobby ke pemerintah pusat dan anggota DPRD siap untuk kesana,” pungkas Mario. (*)
