BN Online, Makassar--Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Gubernur di Indonesia untuk menerapkan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) secara ketat di daerahnya. Instruksi Jokowi tersebut karena angka kasus covid-19 di Indonesia meningkat secara signifikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mario David memandang apabila pelaksanaan PSSB berlaku di Kota Makassar maka pemerintah harus dalam kondisi siap. Mulai dana hibah untuk industri, relaksasi pajak dan menyiapkan sarana prasarana hidup.
Bantuan Dana Hibah Pariwisata Belum Cair, Mario David: Pj Wali Kota Harus Bertanggung JawabDewan Kecewa, Kadis Damkar Urung Hadiri Rapat MonevParah, Realisasi Anggaran SKPD Triwulan Pertama Masih Dibawah 30 Persen
“Kita tidak berharap ada PSBB lagi, supaya ekonomi berputar, kehidupan masyarakat bisa normal dengan new normalnya. Memakai gerakan 3M. Kalau memang ada mandetori dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden mau tidak mau kita harus laksanakan,” papar Mario David kepada awak media ini, Jumat (8/1/2021).
“Cuman harapan tadi, pihak hotel mendapatkan dana hibah, Industri lain mendapatkan kelonggaran reloksasi pajak dan lain-lain, ada subsidi dan tentunya masyarakat disiapkan sembakonya dan macam-macam,” sambungnya.
Kata Mario, kebijakan pemerintah pusat sangat relevan ditengah meningkatnya kasus covid-19, termasuk Kota Makassar yang naiknya sangat siginifikan di awal tahun 2021. Selain itu, menurut Mario, langkah PSBB juga sangat efektif dalam memerangi sekaitan dengan banyaknya propaganda-propaganda negatif perihal vaksin.
“Kalau saya melihat kalau dari pemerintah pusat memang data kita meningkat, perlu direm. Kemudian saya melihat ada propaganda bisa dari kelompok-kelompok tertentu untuk tidak kita laksanakan vaksinasi secara nasional penolakan vaksin.”
“Oleh karenanya, kita berharap presiden lakukan ini dan cepat untuk segera menyadarkan kita bahwa vaksin ini dibutuhkan.dan harusnya kita harus pake vaksin itu semua. Ada kelompok tertentu,” jelasnya Mario.
Mario berharap, pemerintah diminta tanggap dalam mempersiap segala kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan PSBB. Sebab, dana Biaya Tak Terduga (BTT) di Badan Pengelola Keuangan Daerah ((BPKD) sudah disiapkan.
“Pemerintah harus siap, bagaimana dana hibah untuk industri, relaksasi pajak dan masyarakat disiapkan untuk kota. Kan ada dana BTT kita ada Rp 20milyar untuk menyiapkan sarana prasarana hidup. Paket sembako. Itu yang harus disiapkan pemerintah sebelum memulai. Belajar dari pengalaman tahun lalu. Anggaran sudah ada di BPKD,” pungkas Mario. (*)
