BN Online, Makassar–Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir dengan tegas mengatakan jika pihaknya mendukung penuh program Makassar Recover yang dicetuskan pemerintahan Danny-Fatma dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 di Makassar.
“Sikap DPR jelas konsep Makassar Recover kita tidak di posisi berhadapan. Penyakit ini ada. Makassar Recover secara konseptual luar biasa. Sehingga saya mendorong pemerintah segera bekerja karena masyarakat butuh kepastian. Karena sekarang tidak ada data yang dijadikan akurasi,” ujarnya saat jadi pembicara dalam kegiatan
kemitraan DPRD Makassar dan masyarakat yang digelar di pelataran DPRD Makassar, Jumat (26/3/2021).
Makassar Recover ini juga kata Wahab pastinya akan menambah kesibukan Komisi D DPRD Makassar untuk turun ke lapangan dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Namun di sinilah peran DPRD dalam mendukung program ini.
‘Saya tak mau kritisi konsep yang luar biasa ini. Ini jelas dasar hukumnya. Silakan merencanakan posisi DPR mengawasi karena kita juga punya perspektif lain. Dalam perjalanannya program ini membutuhkan relawan. Maka segera bertindak, masyarakat butuh kepastian saya juga butuh data yang valid,” ujarnya.
Yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kata Wahab adalah mengusulkan penambahan anggaran agar anggaran untuk Makassar Recover cukup untuk mengatasi Covid-19.
“Kalau 370 miliar sedikit. Saya justru ingin tambah. Saya chat pak wali mita tolong untuk ditambah,” ujarnya.
Sementara Prof Yusran Yusuf selaku Ketua Tim Transisi Danny-Fatma yang juga jadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, dalam konsep Makassar Recover juga ada tahapan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
“Konsep pemulihan ekonomi sudah diintegrasikan dalam berbagai kegiatan. Yang penting menjaga daya beli masyarakat dengan tidak ada kenaikan bahan pokok,” ujarnya.
Makassar Recover kata Prof. Yusran juga memiliki program pemberian insentif bagi pengusaha dan pemberian bantuan yang sifatnya cepat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
“Oleh karena itu Makassar perlu didorong agar ekonomi makro bergerak. Dan salah satu yang mendorong ekonomi makro bergerak adalah belanja pemerintah dalam APBD. Maka proses APBD ini harus bergerak agar belanja pemerintah juga ikut bergerak,” terangnya. (**)
