BN Online, Makassar–Keberadaan aset di lingkup Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar menjadi atensi Komisi D DPRD Makassar.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fatmawati Wahyudin dalam kunjungannya, mempertanyakan terkait keberadaan aset yang selama ini dikelola Dinsos Kota Makassar.
“Tadi saya melihat data terkait aset bergerak dan aset tidak bergerak. Saya menanyakan beberapa terkait dengan aset bergeraknya dan mereka tidak tahu. Ada beberapa item yang saya tanyakan tetapi mereka malah tidak tahu,” ujar Fatma, Rabu (7/4/2021).
“Saya minta Pemerintah Kota memberi instruksi kepada Inspektorat untuk melakukan audit terkait dengan aset Dinas Sosial, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak,” tambahnya.
Legislator asal fraksi Demokrat itu menilai, status aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial harus jelas keberadaannya. Sebab, semua itu berkaitan dengan fasilitas yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Terlebih lagi, selain beberapa aset bergerak yang tidak diketahui keberadaannya, aset tidak bergerak seperti gedung dan barang-barang penunjang pekerjaan juga sudah banyak yang tidak layak pakai.
“Tadi kami temukan juga ada tujuh unit komputer yang rusak. Harus disambung ke televisi supaya bisa digunakan. Kemudian gedungnya juga kurang layak, sempit, sumpek, juga ada yang bocor,” beber Fatma.
Olehnya itu, Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Makassar itu meminta segera ada perbaikan. Mengingat, banyak data penting yang harus diselamatkan sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Saya juga melihat bangunannya ini sudah tidak representatif untuk Dinas Sosial. Di sini banyak data yang diolah dan didata di sini, sementara saat ini musim banjir. Jangan sampai data-data masyarakat yang sudah dikumpulkan terkena hujan dan banjir, mungkin sebaiknya pemerintah kota bisa memperhatikan untuk diadakan rehabilitas,” imbuhnya.
Dalam sidak tersebut, turut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi D DPRD Makassar, seperti Ketua Komisi mereka, Abdul Wahab Tahir, Fatma Wahyudin, Budi Hastuti, Rizky, Al Hidayat Syamsu, dan Irmawati Sila. (**)
