SUARA GMBI | Konawe utara – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Distrik Kabupaten Konawe Utara Wilter Sultra melaporkan enam perusahaan tambang di Ditjen Penegakan Hukum KLHK Sulawesi. (18/05/22)
Ketua Distrik Kabupaten Konawe Utara bersama dengan ketua Wilter Sulawesi Tenggara memasukkan laporan tersebut Yang dimana enam perusahaan diduga tidak memiliki IPPKH di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.
Ketua Wilter Sulawesi Tenggara Muh Ansar S menerangkan jadi apa yang kami lakukan di gakkum yang menaungi wilayah Sulawesi ini juga menjadi bahan perhatian dari LSM GMBI Wilter Sulawesi Tenggara, yang dimana Distrik Kabupaten Konawe Utara sudah terbentuk kepengurusannya dan melakukan fungsi sosial kontrol dan monitoring baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jelasnya
Lanjut Ansar, adapun kunjungan kami ke Gakkum-KLHK tiada lain adalah melakukan pelaporan/pengaduan dan ini juga dapat menjadi perhatian khusus kami LSM GMBI Wilter Sulawesi Tenggara terkait adanya indikasi dugaan pihak perusahaan tersebut tidak mengantongi izin IPPKH berdasarkan hasil investigasi dilapangan yang dilakukan oleh distrik Kabupaten Konawe Utara.
Adapun beberapa perusahaan yang diduga tidak mengantongi izin IPPKH tiada lain, PT. Bumi Sentosa Jaya, PT. Rizqi Sinar Biokas, PT. Primastian Metal Pratama, PT. Putra Intisultra Perkasa, PT. Binanga Hartama Raya, dan PT. Manunggal Sarana Surya Pratama.Ungkapnya.
Harapan kami kepala balai Gakkum regional Sulawesi agar segera melakukan kunjungan atau pengecekan langsung berdasarkan pengaduan yang kami masukkan, mudah mudahan dengan adanya pengaduan ini bisa menjadi bahan perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak pengambil kebijakan bahwasanya GMBI sebagai fungsi sosial kontrol dan monitoring bisa memberikan satu manfaat dan satu bukti nyata sebagai peran serta masyarakat dalam hall bela negara. Tutupnya
Laporan : Yahya Mubaliq (ketua distrik Kabupaten Konut.)
