SUARA GMBI | MAKASSAR – Rekonsiliasi stunting lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang dihadiri oleh para wakil wali kota/wakil bupati se-Sulsel berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Jalan Ujung Pandang, Selasa (21/6/2022).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel yang juga sebagai ketua panitia kegiatan, Andi Rita Mariani, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa angka stunting di Sulsel saat ini berada pada angka 27,4 persen yang sebelumnya di angka 30,59 persen.
“Berkat kerja sama dan usaha di masing-masing daerah, kini Sulawesi Selatan mengalami angka penurunan kasus stunting sebesar 3,19 persen. Tahun 2024 nanti kita tetap berupaya dapat mengejar target di angka 14 persen,” kata Rita.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap adanya sinergitas yang baik antar petugas lapangan dan juga dinas terkait agar penanganan stunting bisa lebih dioptimalkan lagi.
“Coba lebih dimaksimalkan edukasi ke masyarakat. Pendataan itu perlu dan dilakukan secara berjenjang juga bertahap. Hal ini dapat menjadi acuan dinas bergerak dan segera mengambil langkah yang tepat. Jadi memang sinergitas antarsemua bagian sangat dibutuhkan,” ucapnya.
Kota Makassar sendiri masuk dalam kota dengan kategori kasus stunting terendah di Sulsel. Hal ini seperti disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, yang turut hadir bersama dengan wakil kepala daerah lainnya.
“Alhamdulillah tim lapangan kami bekerja maksimal dan senantiasa menggunakan data akurat di lapangan sehingga memudahkan dalam pendampingan penderita kasus stunting. Selain itu, tiap pekan kami mengadakan coffee morning untuk melihat perkembangan kasus dan memberikan makanan pendamping tambahan untuk mereka yang dikategorikan stunting,” kata Fatma.
Pada kesempatan ini, sebagai bentuk dan upaya penanganan bersama di lingkup Sulsel, dilakukan penandatanganan bersama komitmen untuk percepatan penanganan stunting yang diikuti semua wakil kepala daerah kabupaten/kota.(*)
