SUARAGMBI.CO.ID | GOWA – Demi memperlancar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Objek Vital Negara, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang bersama TNI terus melaksanakan giat sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat yang ada di sepanjang area waduk dan bendungan Bili-Bili, Sungai Jeneberang dan Sungai Pampang.
Sosialisasi kali ini memasuki tahap ke tiga yang berlangsung di aula kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada Selasa (11/10/2022).
Hadir dalam giat ini pemateri antara lain Kepala BBWS PJ diwakili Sub koord Pelaksanaan OP Firdaus, ST M.ST. Turut hadir juga PPK SDA OP III Asriani ST.MT.
Hadir pula sebagai pemateri dari TNI diantaranya Aster Kasdam XIV/Hasanuddin diwakili Pabandya Bakti TNI Staf Teritorial Daerah Militer (Sterdam) XIV/Hasanuddin Letkol TNI Muhlis dan Kakumdam XIV/Hasanuddin diwakili Letda CHK Reno Renaldi SH.
Juga turut hadir perwakilan Kodim 1409/Gowa,Perwakilan POMDAM XIV/Hasanuddin, unsur Tripika Parangloe, serta beberapa lurah/Kepala Desa di Kecamatan Parangloe.
Dalam giat sosialisasi ini, masyarakat begitu antusias mengikuti materi yang dipaparkan oleh para pemateri, beberapa warga masyarakat dan pihak Tripika menyampaikan harapan serta dukungan penuh terhadap kelancaran dari rencana kegiatan pemeliharaan Objek Vital Negara yakni Bendungan dan Waduk Bili-Bili yang ada di wilayahnya.
BACA JUGA : ,Perkuat Sinergitas, BBWS Pompengan Jeneberang Bersama TNI Sosialisasikan Kegiatan Pemeliharaan Objek Vital Negara
Kepala Desa Bontokassi Haeruddin S.Pd.i menyampaikan rasa herannya terhadap beberapa oknum penambang di waduk Bili-Bili yang seolah-olah mengklaim tanah di area waduk adalah tanah mereka dan bebas melakukan kegiatan pertambangan.
“Terkait bendungan Bili-Bili kalau bukan kita semua yang menjaga lalu siapa lagi, hanya yang menjadi pertanyaan saya kenapa disepanjang waduk Bili-Bili banyak yang mengaku bahwa ini tambang milik si A milik si B, padahal mereka sudah tau tanah tersebut telah di bebaskan dan otomatis adalah aset negara,” beber Haeruddin saat sesi tanya jawab.
Sementara Sofyan, Kepala Desa Borisallo juga menyampaikan dukungan dan harapannya terhadap BBWS Pompengan Jeneberang.
BACA JUGA : Petani di Gowa Bersyukur Adanya Program Tata Guna Irigasi Skema PKT 2022 Oleh BBWS Pompengan Jeneberang
“Kebetulan wilayah saya masuk dalam area Sandpocket II pak yang bobol di tahun 2019, dimana masyarakat saya sekitar 40 hektar mengelola lahan pertanian didaerah itu dan sejak bobolnya Sandpocket tersebut masyarakat kami sangat kesulitan dalam pemanfaatan air untuk irigasi pertanian, untuk itu kami meminta agar pihak BBWS PJ bisa segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Sandpocket segera dibangun kembali,” tutur Sofyan.
Hal senada disampaikan oleh Muhammad, salah seorang masyarakat pemerhati pertanian Ia berharap agar pemerintah segera merealisasikan kembali pembangunan Sandpocket yang pernah runtuh di wilayahnya karena sejak runtuhnya bangunan tersebut, petani di wilayahnya sangat kesulitan dalam pemenuhan air untuk irigasi pertanian.
Menanggapi harapan dari masyarakat di Kecamatan Parangloe, Firdaus selaku perwakilan BBWS Pompengan Jeneberang menyampaikan bahwa pada saat pembangunan Bendungan Bili-Bili luas lahan yang telah dibebaskan lebih kurang hampir 20.000 Hektar.
BACA JUGA : Jaga Bendungan Bili-bili, Kodam XIV/Hasanuddin Dan BBWS Pompengan Jeneberang Perkuat Sinergitas
“Untuk daerah yang telah diklaim oleh beberapa oknum penambang itu kami belum tau lokasinya tapi perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami akan melaksanakan penertiban terhadap aktivitas penambangan yang terdapat didalam area genangan waduk Bili-Bili sampai batas yang warna hijau (batas terluar yang dilarang),” imbuh Firdaus memberi jawaban.
“Jadi kalau ada yang mengklaim dan melakukan penambangan di areal genangan (waduk) otomatis pasti akan kami tertibkan, tapi kalau aktivitas penambangan di area sungai mohon dari tim Kabupaten yang akan menertibkan ” lanjut Firdaus.
“Untuk pembangunan kembali sandpocket tentunya kami harus minta kepusat, bagaimana kami akan meyakinkan pusat untuk bisa dikucurkan dananya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Sandpocket ini, tentunya kami juga berharap dukungan Pemerintah Daerah atau dinas terkait, melalui surat untuk meyakinkan pusat untuk menghasilkan anggaran tersebut,” tutur Firdaus memberi penjelasan kepada para peserta sosialisasi.
Dikesempatan berikut, salah seorang Lurah di Kecamatan Parangloe menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi petani saat ini didaerahnya yang kekurangan air irigasi pertanian pasca rubuhnya bangunan Sandpocket, ia menuding semua akibat ulah dari oknum penambang liar yang semena-mena dan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan.
BACA JUGA : Sukseskan Program Konservasi Mangrove, BPDASHL Jeneberang-Saddang Gelar Rapat Penguatan KKMD/FPM Prov Sulsel
“Jadi tolong pihak terkait agar masyarakat (petani) jangan jadi korban, juga mungkin sudah saatnya ada tindakan nyata dan pengawasan ketat dari pemerintah dalam hal ini BBWS Pompengan Jeneberang,” ucapnya kepada tim satgas.
Sementara Sekretaris Camat Manuju yang diberi kesempatan, menanyakan tujuan akhir dari soaialisasi yang dilaksanakan oleh BBWS Pompengan Jeneberang bersama TNI dalam penataan Objek Vital Negara yang kemudian dijawab oleh Letkol TNI Muhlis selaku pihak dari Kodam XIV/Hasanuddin.
BACA JUGA : Kunjungan Kerja BPDASHL Jeneberang-Saddang Bersama Dinas Kehutanan Prov Sulsel Di Pinrang
“Setelah ada kerjasama antara TNI dan BBWS PJ itu sudah ada item-item yang harus kita kerjakan, namun kegiatan ini akan kita laksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut nanti tujuan akhirnya untuk mensejahterahkan masyarakat,” ucap Letkol Muhlis.
“kenapa kita adakan sosialisasi, karena banyak fasilitas yang rusak oleh oknum penambang liar, supaya nanti pada saat diadakan penertiban, penambang liar yang ada didalam sudah tau apa yang tidak boleh dan apa yang boleh,” lanjutnya mengakhiri pemaparan sesi tanya jawab dengan para tamu undangan yang hadir. (*)
