SUARAGMBI.CO.ID | MAKASSAR – Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam angkat bicara terkait kosongnya stok blangko KTP di Kota Makassar.
Hatim menuturkan bahwa tidak adanya pengadaan blangko dari pemerintah pusat menjadi alasan kosongnya ketersedian blangko di Disdukcapil Kota Makassar.
Baca Juga : PEMILIK KENDARAAN LAPORKAN PELAKU PENIPUAN DAN PENGGELAPAN, DIDUGA ADA KETERLIBATAN OKNUM LSM TRINUSA.
“Jadi untuk ketersediaan blangko di Disdukcapil sekarang lagi kosong, belum ada distribusi dari pemerintah pusat,” tutur Kadis Dukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim Salam, Jumat (9/12/2022).
Hatim melanjutkan, sebelumnya pihaknya telah mengirim permohonan pengadaan blangko kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat belum bisa memenuhi pengadaan tersebut di akhir tahun.
Baca Juga : PKK Ajak Perusahaan Bersinergi Dengan Pemkot Makassar Lewat CSR
“Tapi kami selalu sigap disaat kondisi seperti itu, kami sudah bermohon ke pusat untuk distribusi blangko, tapi ternyata di pusat mengatakan mereka juga lagi kosong, karena ini akhir tahun sudah tidak ada pengadaan,” katanya.
Disdukcapil Kota Makassar hanya bisa menunggu realisasi pengadaan hingga tahun depan sesuai informasi dari pemerintah pusat.
“Mereka suruh kita menunggu hingga tahun depan, Januari 2023, karena kan di situ masuk tahun pengadaan dan penganggaran baru,” lanjut Kadis Dukcapil Makassar.
Baca Juga : Cegah Banjir Jakarta, PUPR Rampungkan Pembangunan Dua Bendungan Di Bogor
Meski demikian, Hatim menegaskan pihaknya tentu tidak tinggal diam melihat masalah yang ada, agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Jadi kita keluarkan solusi, untuk saat ini kita keluarkan surat keterangan pengganti KTP Elektronik sementara. Masa berlakunya sampai Januari 2023, karena di situ sudah ada Blangko dari Pusat,” ungkapnya.
Terakhir, Hatim juga menyampaikan terkait perkembangan data antara kelurahan dengan kecamatan Kota Makassar.
“Cakupan penyamaan data sudah mencapai 96 persen. Karena kita memaksimalkan koordinasi dengan tingkat kecamatan dan kelurahan,” bebernya.(*)
