SUARA GMBI | MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Bpk. Moh Ramdhan Pomanto menghadiri langsung Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”, rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri 4.545 peserta.
Baca Juga: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Terkait Pembunuhan Berencana Brigadir J
Dalam Rakornas tersebut, Jokowi mengatakan terdapat empat hal penting yang harus dijadikan perhatian untuk seluruh kepala daerah dan instansi terkait.
Pertama, pengendalian inflasi ditengah prediksi sepertiga negara di dunia bakal mengalami resesi atau sekitar 70 negara terdampak.
Meskipun inflasi nasional masih berada pada posisi stabil yaitu 5,5 persen namun, ia menyebutkan di tahun 2023 Indonesia masih bisa mengalami ujian ekonomi dan meminta seluruh kepala daerah mengecek langsung kestabilan harga barang dan jasa di lapangan.
Ke dua, kemiskinan ekstrem yang angkanya masih berada di 2 persen. Bahkan, Jokowi menyebutkan ada 14 provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas angka Nasional.
Karenanya, Jokowi dengan tegas meminta kerjasama seluruh kepala daerah untuk menekan angka tersebut. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrem berada pada zero persen di tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Tegas !! Jaksa Agung Akan Tindak Oknum Jaksa Nakal; Beri Apresiasi Jaksa Berprestasi
Ke tiga, Jokowi juga konsen terhadap kasus stunting. Ia berharap pada bonus demografi di tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kesiapan baik dari segi produktivitas dan kreativitas. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk serius dan jangan bosan memberikan edukasi utamanya pada ibu hamil. Karena, 23 persen penyumbang angka stunting ada pada ibu hamil yang tidak terpenuhi gizinya selama mengandung.
Ke empat, Jokowi juga mengingatkan masalah investasi yang masih jadi rebutan di setiap negara. Olehnya itu, ia menegaskan untuk memperhatikan masalah administrasi tata ruang yang masih menjadi pokok permasalahan.
Baca Juga: Tiga Menteri Sepakat Libur Bersama Senin Depan, Cek Ulasannya
“Semua kepala daerah harus punya strategi dan kebijakan yang dibuat setelah benar-benar meninjau kondisi di lapangan. Di tahun 2023 ini kita harus hati-hati. Meskipun begitu, saya berterima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras kita mulai dari pandemi Covid-19 yang berhasil kita lalui,” ucapnya.
Menanggapi arahan Presiden, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan telah memiliki sejumlah strategi agar inflasi dan masalah lainnya bisa stabil.
Salah satunya dengan membuka pasar murah dengan memanfaatkan kontainer-kontainer yang dibangunnya sejak Covid- 19 lalu sebagai tempat gelaran pasar murah.
Baca Juga: Walikota Danny Tetap Menolak Pembangunan Rel Kereta Api Demi Lindungi Warga Makassar Dari Banjir
“Semua posko kontainer akan kami gelar jadikan tempat pasar murah. Kita juga diminta presiden untuk selalu mengecek stok pangan dan harga cabai, beras, tomat. Alhamdulillah stok kita sangat aman berkat kemandirian masyarakat kita lewat Lorong Wisata,” ungkapnya.
Kata Danny, ini salah satu langkah yang diinisiasi dan direalisasikan sejak periode pertamanya dan terus disempurnakan hingga saat ini.
Memandirikan masyarakat lewat Lorong Wisata dengan menanam berbagai macam komoditi seperti cabai, padi, tomat, bawang-bawangan menjadi salah satu hal yang menunjang perputaran dan kestabilan ekonomi di Kota Makassar.
Baca Juga: Pemkot Makassar Rampungkan Izin Produksi Kendaraan Como, Mendagri Beri Dukungan
Sementara untuk persoalan stunting sendiri, Danny mengatakan angka stunting di Kota Makassar berangsur-angsur menurun.
Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 10 persen turun 1 persen menjadi 9 persen pada 2021, dan pada 2022 tinggal 5 persen.
“Kita targetkan 0 persen di tahun 2024. Saya imbau untuk memperhatikan gizi dan kesehatan anak 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Apalagi kita sudah bentuk Tim Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang berkaitan langsung dengan stunting. Ini komitmen pemerintah dan tugas kita bersama,” bebernya.
Ia berharap langkah-langkah strategis ini bisa menjadi suatu solusi untuk tetap memajukan perekonomian di Kota Makassar dan memandirikan masyarakat dengan melahirkan pelaku usaha atau start up baru yang memiliki produkitivitas serta kreativitas berdaya saing. (*)
