SUARAGMBI, Makassar — Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan mutasi yang melibatkan 232 jaksa di berbagai wilayah Indonesia. Keputusan mutasi ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-498/C/10/2023, yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam mutasi ini, Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Yeni Andriani, SH, MH, akan menjabat sebagai Inspektur Muda III pada inspektorat keuangan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agung di Jakarta. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Dr. Jabal Nur, SH., MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, Sumatera Utara.
Ewang Jasa Rahadian, SH, MH, akan mengisi jabatan Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Muda Intelejen dan Tindak Pidana Khusus pada inspektorat 3 pada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung di Jakarta.
Kursi Kejaksaan Negeri Gowa yang ditinggalkan Yeni Andriani akan diisi oleh Muhammad Ihsan, SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu (Belopa) akan diisi oleh Zulmar Adhy Surya, S.H, MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Padeli, S.H, MH, yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang akan diisi oleh Agung Bagus Kade Kusimantara, SH.
Sementara posisi Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng akan diisi oleh Satria Abdi, SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Mutasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh wilayah dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di berbagai tingkatan.
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait mutasi ini, namun mutasi ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga hukum di Indonesia.(*)
