Suara GMBI | Takalar, 1 Maret 2024 – Forum Pejuang Demokrasi (FPD), sebuah aliansi mahasiswa dan pemuda di Takalar, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan Polres Takalar, Kamis (29/02/2024). Mereka mendesak Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar untuk segera menangkap dan mengadili Ketua DPRD Kabupaten Takalar bersama dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga kuat melakukan pelanggaran pemilu.
Berdasarkan surat pemberitahuan status laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tanggal 19 Februari 2024, Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh oknum Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya, beserta dua orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Kabupaten Takalar. Mereka diduga kuat melakukan pelanggaran proses pemilu dan melanggar peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca juga: Hadiri Forum Lintas OPD, Firman Pagarra Ingatkan Dukung 3 Program Strategis Pemerintah Pusat
Dalam aksi FPD kali ini, mereka menekankan agar pihak Gakkumdu Kabupaten Takalar bertindak cepat dengan menangkap oknum Ketua DPRD Takalar dan dua oknum ASN yang diduga terlibat secara terang-terangan dalam kampanye calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, FPD mengkritik lambannya sikap Bawaslu dan Gakkumdu Takalar dalam menangani kasus ini. Mereka menyoroti pernyataan Bawaslu yang tampaknya kurang responsif terhadap permintaan klarifikasi dari perwakilan FPD, padahal aliansi FPD sudah menyampaikan persuratan dan petisi tuntutannya tiga hari sebelumnya.
Dalam pertemuan antara perwakilan FPD dan pihak Bawaslu, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Takalar menduga adanya ketidakberdayaan dari pihak Bawaslu dan Gakkumdu Takalar dalam menindak oknum Ketua DPRD Takalar dan dua oknum ASN di lingkup Pemda Kabupaten Takalar.
FPD bersikeras untuk terus memantau dan memperjuangkan keadilan dalam proses pemilu serta menegaskan komitmennya dalam mendukung demokrasi yang transparan dan bersih.
