Suaragmbi.co.id – Hujan berintensitas tinggi selama 2 (Dua) jam melanda Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak-Banten, membuat seluruh badan Jalan Nasional III Bayah – Pelabuhan Ratu tepatnya didepan RSUD Cilograng digenangi air setinggi lutut orang dewasa, hingga beberapa kendaraan roda dua mogok.
Dugaan kurang matangnya perencanaan dalam pembangunan RSUD Cilograng yang selama ini ramai diperbincangkan semakin menguat, beberapa pihak menduga Konsultan Perencana tidak melakukan kajian Dampak lingkungan (AMDAL), sehingga disaat turun hujan terjadi banjir.
Diketahui, ketinggian genangan air didepan RSUD Cilograng hingga setinggi lutut orang dewasa, akibatnya, beberapa kendaraan roda dua yang melintasi area tersebut harus di dorong untuk melewati genangan air mulai dari depan pintu masuk Rumah Sakit. Minggu (03/03/2024).
Baca juga : Tumbang di Pileg, Keluarga JB Berpotensi Digeser oleh Elite Parpol di Pilkada Lebak
Hasil investigasi salah satu tim media diduga kuat dalam Perencanaan Pembangunan RSUD Cilograng yang tidak sesuai, dimana sebelumnya lokasi RSUD Cilograng tersebut dalam RAB dibangun dengan lokasi galian tanah biasa tapi ternyata lokasi RSUD Cilograng 80% bebatuan karang dan berongga.
Kurang teliti nya perencana pembangunan makin terlihat setelah Tahap Pertama Pembangunan yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Urban, dengan anggaran 72 milyar lebih, hingga menuai banyak masalah dalam pembangunan bahkan harus di Putus Kontrak nya karena tidak selesai tepat waktu.
Baca juga : PJ Sekda Buka Resmi Smes & Financing Expo 2024, Harap Perbankan Bantu UMKM Lorong Naik Kelas
Di tahap pembangunan ke-II, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan Banten kembali menganggarkan sebesar 14 Miliar lebih untuk pembangunan terusan RSUD Cilograng yang seharusnya selesai pada Desember 2023 hingga Januari 2024. Namun beberapa kali terjadi insiden Tembok Penahan Tanah (TPT) Jebol atau ambrol.
Saat diminta komentar nya terkait banjir pada Minggu petang sekira pukul 15.00 WIB, depan RSUD Cilograng yang menelan anggaran hampir seratus miliar lebih bisa terjadi banjir, Abdul Kholik Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Sukabumi angkat bicara, dia mengatakan prihatin dengan kondisi rumah sakit RSUD Cilograng, mulai dari pembangunan yang diduga asal-asalan menyebabkan banjir hingga menutup akses jalan nasional.
“Saya prihatin dengan kondisi RSUD di Cilograng, anggaran Milyaran yang digelontorkan pemerintah tetapi pembangunan asal-asalan tanpa pengawasan, apalagi pertama sejak berdiri, jadi penyebab banjir dan menutup jalan Nasional”, ungkapnya.
“Belum lagi Tembok Penahan Tanah (TPT) sering jebol akibat hujan, saya menduga perencanaan pembangunan RSUD Cilograng tidak matang, sehingga pemerintah dan masyarakat dirugikan,” tambahnya.
Ketua KUMALA juga mendesak agar persoalan yang jadi fakta objektif bobroknya pembangunan RSUD Cilograng bisa segera diusut oleh pihak berwenang agar pembangunan RSUD Cilograng bisa selesai dengan kualitas yang bagus, tidak seperti yang terjadi sekarang.
Baca juga : Tragis !! Gadis Dirudapaksa di Atas Mobil oleh Tiga Pria di Kabupaten Gowa: Salah Satunya Anak Pejabat
“Saya mendesak agar segera diusut, bobroknya pembangunan ini kan bisa dilihat dari kualitas pembangunan fisik, apalagi ini bicara hajat orang banyak, fasilitas kesehatan untuk rakyat, jangan sampai pembangunan dengan kualitas buruk membahayakan rakyat Lebak Selatan,” tegasnya.
Ini harusnya jadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan RSUD Cilograng secara menyeluruh,
Dilain tempat, Hasan Sadeli yang akrab disapa Citonk dari Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP), menerangkan pada awak media lewat sambungan telpon WhatsAppnya.
“RSUD Cilograng dalam pengawasan kami sebagai masyarakat, bila ada masalah kami akan turun dan akan memastikan jika bangunan yang ada bisa di gunakan dengan baik, kita kawal pelaporan di Subdit Tipikor Polda Banten dan kami telah melaporkan Dinkes Banten, Konsultan serta Pelaksana Pembangunan RSUD Cilograng yang diduga ada kongkalingkong dan dugaan korupsi di pembangunan RSUD Cilograng tersebut,” tegas Hasan.
“Dari awal kita sudah sampaikan ke pihak penyidik dan Dinkes bahwa perencanaan pembangunan yang amburadul inilah yang menjadikannya banyak masalah dan Dinkes Provinsi Banten harus bertanggung.
(Rzq/Riki)
