Kegiatan Tambang Galian Tanah di Provinsi Banten Diduga Tidak Memiliki Izin Resmi, Dinas ESDM Provinsi Banten : Menyebut Ada Oknum Pejabat Yang Menutupi

  • Share

SUARAGMBI.CO.ID | Serang – Aktivitas tambang galian tanah urug ilegal di wilayah Provinsi Banten terus disorot. sebab, kegiatan tambang tanah di Provinsi Banten sebagian besar tidak kantongi kelengkapan perizinan sehingga melanggar undang-undang minerba.

Hal demikian dikatakan Plt Kepala Bidang (Kabid) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Budi Kurniawan, saat dihubungi melalui whatsapp seluler, dirinya sudah melakukan monitoring dan berkordinasi dengan pejabat terkait, namun diduga ada oknum pejabat yang sepertinya menutupi para pengelola ataupun pemilik galian.

Baca juga : Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI) Wilter Banten, Menangkan Gugatan Melawan PT. Clipan Finance Indonesia. Tbk.

Budi menyebutkan pihak ESDM hanya mempunyai kapasitas untuk memeriksa perizinan tambang. untuk penindakan itu kapasitas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Pastinya sudah saya laporkan, dan anda tau sekarang bagaimana responnya..!! Tidak ada penindakan sama sekali”. Ucap budi

Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten), harusnya berperan penuh dalam mengungkap permasalahan tambang ilegal, karena pihaknya mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan secara hukum terhadap pelaku tambang ilegal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca juga : Kapolda Banten Hadiri Kegiatan Pegelaran Seni Budaya Tapak Karuhun Banten

Diketahui, kegiatan tambang yang dilakukan tanpa melengkapi izin melanggar aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Dan Pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara. (*/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *