Pemkot Makassar Jadi yang Pertama Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

  • Share
Foto Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat, (15/03/2024)
SUARA GMBI, Makassar — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, telah menjadi yang pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 15 Maret 2024.
Danny Pomanto, yang akrab disapa, mengungkapkan optimisme dalam meraih target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini didasari oleh kesiapan timnya yang telah memiliki standar kerja akuntabel yang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
Dengan penyerahan lebih awal ini, Danny berharap agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja lebih cepat dan maksimal, terutama mengingat adanya banyak agenda nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel Proyeksikan Kabupaten Bone sebagai Pusat Pembibitan Ikan Air Tawar

Danny mengimbau kepada para OPD untuk meningkatkan kinerja mereka agar cita-cita WTP dapat tercapai. Ia menekankan pentingnya agar urusan administrasi laporan keuangan dapat dikerjakan secara terus-menerus, tanpa menumpuk pada akhir tahun.
“Dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban, saya tidak ingin melihat adanya perlambatan. Ini harus menjadi budaya dan tradisi agar tidak perlu lagi mencari bukti-bukti,” kata Danny dalam wawancara usai acara.

Baca juga: Wali Kota Danny Pomanto, Siap Memilih Kadis Baru, Selanjutnya Camat dan Lurah akan Bergeser

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, memberikan tanggapan positif terhadap langkah Pemkot Makassar. Ia mengapresiasi pengalaman Makassar dalam meraih capaian WTP dan menekankan pentingnya menjadikan budaya tersebut sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
“Kota Makassar telah memiliki pengalaman dalam meraih WTP, sehingga seharusnya hal ini sudah menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Amin. Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa indikator utama yang harus dipenuhi dalam meraih WTP, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *