Suaragmbi.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan membenahi digitalisasi sistem kepegawaian di Pemerintah Kota Makassar. Hal ini disampaikan dalam wawancara pasca menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur pada Jumat (19/7/2024).
Danny Pomanto mengakui perlunya pembenahan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar meskipun digitalisasi kepegawaian sudah lama diterapkan. Ia menjelaskan bahwa meskipun upaya digitalisasi telah dilakukan, perlu penyampaian detail lebih intensif ke pusat.
Sebagai contoh, Danny Pomanto menyoroti Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dikerjakan oleh Diskominfo Makassar dan berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan setelah melalui pembenahan intensif.
“Dengan pembenahan yang telah dilakukan, SPBE berhasil meraih peringkat satu di Sulawesi Selatan,” ujar Danny.
Danny Pomanto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki alasan untuk tidak menjadi yang terdepan dalam digitalisasi kepegawaian dengan fasilitas yang sudah lengkap. Ia menekankan perlunya pembenahan yang sepenuhnya digital, mulai dari data pribadi hingga data lainnya.
Pencapaian Kota Makassar sebagai peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 3,41 kategori Baik, didasarkan pada Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.
Tentang Menpan-RB Azwar Anas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, dalam kunjungannya menyoroti pentingnya persiapan Sulawesi Selatan sebagai tempat implementasi kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa birokrasi harus memiliki dampak nyata dengan pemimpin yang memantau kinerja dan mengadakan rapat secara berkala.
Danny Pomanto juga menyoroti pentingnya mempermudah proses perizinan, seperti izin konser atau event, untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Dengan mempermudah izin konser di Makassar, kita dapat meningkatkan perekonomian secara signifikan,” tambah Danny.
Komitmen Danny Pomanto dalam membenahi digitalisasi sistem kepegawaian dan meningkatkan efisiensi layanan publik di Kota Makassar menjadi poin utama dalam menjawab tantangan birokrasi modern dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
