Suaragmbi.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ambil bagian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI tahun 2025 yang digelar di Kota Surabaya. Forum strategis ini mempertemukan seluruh kepala daerah kota se-Indonesia untuk menyamakan arah pembangunan dan memperkuat kolaborasi.
Munas APEKSI yang berlangsung dari 6 hingga 10 Mei 2025 ini menjadi ajang penting dalam kalender pemerintahan kota. Puncak acara berupa rapat pleno dilangsungkan di Grand City Convex Surabaya pada 9 Mei, dihadiri 98 wali kota dari berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa APEKSI bukan sekadar seremonial, melainkan forum aktual untuk mendorong kekuatan bersama antar kota.
“Forum ini bukan sekadar ajang pertemuan seremonial, melainkan ruang nyata untuk menyatukan kekuatan. Semangat kebersamaan harus menjadi fondasi kita dalam membangun Indonesia dari kota-kota,” ujar Appi usai pembukaan.
Wali Kota Makassar yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, membawa sejumlah agenda penting daerah. Keduanya aktif menyuarakan isu strategis seperti penguatan peran pemerintah kota, layanan publik, serta dukungan konkret terhadap pelaku UMKM.
Dalam kesempatan itu, Appi juga menyoroti potensi kolaborasi antarkota sebagai kekuatan baru dalam menyampaikan aspirasi bersama ke pemerintah pusat.
“Kalau setiap kota bicara sendiri-sendiri, mungkin tidak terlalu terdengar. Tapi jika kita satu suara, maka akan menjadi perhatian nasional. Itulah kekuatan APEKSI,” tegasnya.
Sejumlah rekomendasi strategis turut disampaikan oleh Korwil APEKSI Wilayah VI Indonesia Timur, termasuk dorongan untuk memperkuat peran UMKM melalui pembiayaan dan pelatihan, penguatan ekonomi syariah, serta pengembalian dana kelurahan sebagai bentuk dukungan pembangunan lokal.
“Rekomendasi ini muncul dari kebutuhan nyata di lapangan. Kita ingin pemerintah pusat tidak hanya mendengar, tapi juga segera merespons dengan kebijakan yang konkret,” ucap Appi.
Ia juga berharap agar kota-kota dapat menjadi pusat inovasi, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga pelayanan publik dan digitalisasi tata kelola.(*)
