Suaragmbi.co.id, Makassar — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Gathering Badan Usaha dan Apresiasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Acara ini berlangsung di Ballroom Phinisi 1, Claro Hotel Makassar, pada Kamis (22/05/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah menyerahkan penghargaan kepada 14 badan usaha yang dinilai aktif mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Kota Makassar memberikan apresiasi tinggi atas peran dunia usaha dalam mendukung peningkatan kepesertaan program JKN di wilayah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi BPJS Kesehatan atas inisiatif luar biasa ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh BUMN, BUMD, badan usaha swasta besar, menengah, kecil, mikro, yayasan, dan badan hukum lainnya yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKN,” ujar Aliyah dalam sambutannya.
Aliyah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memperkuat pelaksanaan JKN di tingkat daerah. Ia menyatakan bahwa para pekerja dan keluarganya yang telah menjadi peserta JKN harus mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan layak.
Baca juga: Ketua KONI Makassar Pantau Langsung Seleksi Akhir Tim Futsal Menuju Porprov XVIII Sulsel
Menurut Aliyah, komitmen BPJS Kesehatan dalam membangun kemitraan bersama dunia usaha menjadi fondasi penting dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan secara nasional. Ia memandang kolaborasi tersebut sebagai strategi kunci dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Muhammad Aras, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, yang turut menyampaikan dukungan terhadap sinergi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan sektor usaha.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap hubungan kemitraan yang telah terjalin dapat semakin erat, serta mendorong keberlanjutan peran aktif badan usaha dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. (*)
