Suaragmbi.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap melakukan langkah strategis dalam perombakan birokrasi melalui mutasi dan rotasi besar-besaran di jajaran pejabat eselon II. Proses ini akan menyasar posisi strategis seperti asisten, staf ahli, hingga kepala dinas, sebagai bagian dari penyegaran struktur pemerintahan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung rencana ini saat melantik A. Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, beberapa waktu lalu.
“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD, persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil tersenyum dalam sambutannya.
Ia juga menggambarkan dinamika internal pemerintahan yang sering kali tidak tampak di permukaan. “Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya, disambut tawa hadirin.
Sebanyak 34 pejabat eselon II telah mengikuti uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu, sebagai tahap awal untuk mengukur kompetensi dan kecocokan pejabat terhadap posisi baru. Hasil penilaian tersebut telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan saat ini menunggu rekomendasi resmi.
“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya, tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” kata Munafri dalam keterangannya kepada media.
Setelah rekomendasi BKN diterbitkan, tahap selanjutnya adalah konsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan pelaksanaan mutasi.
Adapun saat ini tercatat sembilan jabatan kepala perangkat daerah yang masih kosong, yakni:
Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Direktur RSUD Makassar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Wali Kota Munafri menegaskan, posisi-posisi strategis tersebut diharapkan segera terisi setelah proses mutasi selesai. Namun, jika masih ada kekosongan, Pemkot Makassar siap mengusulkan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan kepada Kemendagri.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal melalui penempatan figur yang tepat, profesional, dan berintegritas. (*)
