SUARA GMBI.CO.ID | Makassar – Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan rapat penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah/Forum Peduli Mangrove (KKMD/FPM) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 bertempat di hotel Teras Kita, Jl Pettarani No 88, Kota Makassar pada Kamis, (22/9/2022).

Giat diawali laporan kegiatan rapat penguatan KKMD/FPM Provinsi Sulawesi Selatan dibacakan oleh Kepala Seksi Evaluasi DAS, Abdul Azis S.Hut, MSc, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala BPDASHL Jeneberang-Saddang M. Tahir, S.P. M.Si, disusul kata sambutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan sesi terakhir pemaparan materi oleh beberapa nara sumber diantaranya Direktur RPDM Ditjen PDASRH KLHK, Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Kepala Dinas LHK Prov Sulsel, serta para pakar/pemerhati lingkungan hidup.
Baca Juga: Kunjungan Kerja BPDASHL Jeneberang-Saddang Bersama Dinas Kehutanan Prov Sulsel Di Pinrang
Dalam sambutan, M.Tahir menyampaikan bahwa pembentukan KKMD/FPM merupakan salah satu tupoksi BPDASHL Jeneberang Saddang, untuk itu pihaknya saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan konservasi mangrove di Sulawesi Selatan.
“Dibulan Agustus lalu kita sudah launcing penanaman mangrove di Maros yang dihadiri Menko Maritim, salah satu arahan dari Menko Maritim untuk Sulsel sampai tahun 2024 harus menanam mangrove sebanyak dua juta batang,” ucap M Tahir.

Tahir juga menyampaikan untuk tahun ini (2022) sesuai permintaan Gubernur Sulsel, pihaknya harus menyiapkan lima ratus ribu batang mangrove untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai Sulawesi Selatan untuk itu Kepala Balai berharap peran serta dari semua stakeholder yang ada demi pencapaian target.
“Saya sampaikan bahwa itulah pentingnya kita membentuk KKMD/FPM ini, karena kalau hanya BPDASHL sendiri yang turun kelapangan saya yakin dan percaya target yang ingin dicapai sampai tahun 2024 rasanya akan sulit terealisasi,” lanjut Kepala Balai.
“Perlu kami sampaikan sampai saat ini BPDASHL Jeneberang Saddang telah melaksanakan penanaman mangrove diberbagai daerah di Sulsel dan semuanya berhasil. Di Wajo, Pangkep, Maros dan berbagai daerah lain silahkan teman-teman lihat sendiri,” ulas M Tahir.
Baca Juga: Semangat Mengisi Kemerdekaan Dan Beramal Ditengah Keterbatasan Fisik
Pada kesempatan ini pula Kepala BPDASHL Jeneberang Saddang menyerahkan Peta Mangrove Nasional kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan Andi Parenrengi menyampaikan, terkait penanaman mangrove di Sulsel, Gubernur telah menginstruksikan langsung kepada kepala dinas Kehutanan agar melakukan penanaman mangrove minimal lima ratus ribu pohon.
“Jadi ini nantinya kita akan libatkan pihak sekolah, anak-anak SMA kita tentukan dimana lokasinya, berapa pohon yang harus ditanam nanti,”. Imbuh Parenrengi.
Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Parenrengi juga menyampaikan rasa penghargaan dan terimakasih kepada BPDASHL Jeneberang Saddang yang selama ini telah berkomitmen melestarikan dan menjaga ekosistem mangrove di Sulsel.
Sementara dalam sesi diskusi, didaulat sebagai narasumber adalah ketua MKTI yang juga seorang akademisi Fakultas Kehutanan Unhas, Prof.Dr. Sampe Paembonan.

Dalam pemaparannya, Paembonan mengupas pentingnya pelestarian ekosistem mangrove untuk kehidupan.
“Fungsi dan peran ekosistem mangrove dalam pembangunan melalui fungsi ekonomi dan ekologis, seperti sebagai penghasil kayu, bahan penyamak kulit, penghasil buah, dan bahan kosmetik” ulas Pak Prof sapaan akrabnya kepada seluruh perserta rapat.

Sang profesor juga menyimpulkan tiga kunci sukses dalam pelestarian ekosistem mangrove yakni:
1. Pelaksanaan tekhnis dari pelestarian mangrove akan berhasil apabila ditunjuk satu tim kerja yang khusus menangani mangrove dan tidak dibebani tugas lain.
2. Perlunya melibatkan masyarakat adat, ormas/LSM yang selama ini bergerak dalam pelestarian mangrove
3. Tim pelaksana tekhnis perlu didukung dengan anggaran yang memadai baik dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain.
Disesi akhir acara sekaligus penutup kegiatan ini adalah pemilihan kembali para pengurus baru Organisasi Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI).(*)