SUARAGMBI, Makassar — Pagi ini, sebuah aksi damai yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DPW Sulawesi Selatan bersama dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar menggema di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka bersatu dalam tuntutan agar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dicopot dan mencabut Surat Edaran (SE) yang dinilai kontroversial karena telah menetapkan alokasi Anggaran Dana Desa sebesar 40 persen untuk program penanaman pisang di provinsi ini.
Aksi damai yang dimulai pukul 10.30 WITA ini menarik perhatian para pengguna jalan sehingga mengakibatkan kemacetan parah sampai dipersimpangan jalan A.P Pettarani Kota Makassar dan sekitarnya. Ribuan peserta yang berkumpul di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terlihat membawa spanduk dan poster-protes yang menuntut agar alokasi dana desa diprioritaskan untuk program-program yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi angkat suara terkait polemik Surat Edaran Pj Gubernur Sulsel Nomor:412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Dalam orasinya Ia menyampaikan penolakan keras terhadap keputusan yang dinilai kontroversi tersebut.
Baca juga: Lapas Takalar Komitmen Berantas Buta Aksara Al-Qur’an bagi WBP
“Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2023 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Sementara salah seorang Kepala Desa yang tidak ingin namanya dipublikasikan mengaku ikut menolak keputusan ini, karena menurutnya masih ada hal yang lebih prioritas yang harus dikedepankan dalam penggunaan anggaran di pedesaan.
“Kami, sebagai perwakilan pemerintah desa, berdiri bersama mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan kami terhadap keputusan yang diambil oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Program penanaman pisang mungkin memiliki manfaat, namun kita percaya bahwa saat ini ada kebutuhan yang lebih mendesak di tingkat desa yang memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar,” ujarnya pada awak media pada Senin (16/10/2023).
Sementara itu, perwakilan dari mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut, Rifqi Pratama, menyatakan, “Kami sebagai generasi penerus berharap agar anggaran desa digunakan untuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pisang mungkin dapat ditinjau ulang demi kepentingan bersama,” ucap Rifqi.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib dan tanpa insiden keamanan yang signifikan, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irwandi telah menjanjikan bahwa tuntutan dari Apdesi Sulawesi Selatan dan mahasiswa akan segera dikoordinasikan dengan Penjabat Gubernur Sulsel.
“Kami DPRD Sulsel men-suport keinginan teman-teman sekalian. Pertama terkait dengan surat edaran, itu sudah sampai, semua dicabut gubernur. Kita berharap pembangunan di desa senantiasa merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat desa,” ungkapnya
